Sel. Apr 7th, 2020

PAD Banggai Minim, Ketua Komisi 3 ‘Curhat’ ke DPRD Sulteng

Ilustrasi

SultimNews.id, LUWUK— DPRD Kabupaten Banggai menggelar rapat kerja (raker) bersama DPRD Sulteng, di kantor dewan, Senin (22/7). Momentum itu tidak disia-siakan para legislator lalong.

Salah satunya Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo. Ketua Fraksi Partai Golkar ini ‘curhat’ soal belum ditransfernya dana bagi hasil (DBH) baik dari provinsi maupun dari pusat. Di depan tim DPRD Sulteng yang dimotori politisi PDIP, Sri Indraningsih Lalusu, Arif Tjatjo-sapaannya mengatakan, DBH Kabupaten Banggai dari pusat sebesar Rp295 miliar. Yang ditransfer ke kas daerah Rp117 miliar. Begitu pun DBH provinsi. Dari Rp42 miliar yang sudah masuk ke kas daerah Rp7 miliar.

Sementara yang sudah dibelanjakan Rp126 miliar. Sampai saat ini lanjut senior beringin rindang ini, belum jelas kapan pemerintah pusat dan provinsi mentransfer sisa DBH. Yang menjadi persoalan lanjut Arif Tjatjo, kegiatan operasional DPRD sumber anggarannya dari DBH.

“Perjalanan dinas kami, yang baru terbayar pada triwulan I. Triwulan II dan III belum dibayar. Semuanya bersumber dari DBH,” keluh Arif.

Herannya sambung dia, organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemda Banggai, kegiatan operasionalnya tidak berharap pada DBH. “Kalau OPD masuk DID dan sumber anggaran lain. Bukan DBH. Nanti kali ini kosong kas di DPRD,” ucapnya.

PAD MINIM

Curhatan lainnya tentang pendapatan asli daerah (PAD). Wakil rakyat yang lahir dari dapil IV ini menginformasikan, tahun anggaran 2019, PAD Kabupaten Banggai ditargetkan Rp165 miliar. DPRD pesimistis, Pemda mampu merealisasikannya.

Di tahun anggaran 2018, dari target PAD Rp150 miliar, semua OPD hanya bisa mengumpul PAD Rp110 miliar. Sebenarnya kara Arif Tjatjo, pada pembahasan anggaran lalu, DPRD meminta agar tidak dinaikkan target PAD.

Pertimbangannya, tahun anggaran 2018 tidak bisa terealisasi. Gambaran tidak bisa tercapai target PAD sudah terlihat. Memasuki triwulan III ini, PAD baru dapat dicapai 29 persen. “Saya yakin target PAD 2019 tidak akan tercapai,” ucapnya.

Hasil turun lapangan oleh Komisi III sebut Arif, banyak bocoran PAD dari OPD. “Sekalipun target PAD kita sebesar Rp300 miliar, kalau OPD serius menggarapnya, saya yakin bisa dicapai,” jelas Arif Tjatjo. (sn-02)

error: Content is protected !!