Sab. Apr 4th, 2020

Pengawasan Aparat Lemah, Illegal Fishing Belum Teratasi

Ilustrasi. FOTO/NET

SultimNews.id, BANGGAI- Praktik illegal fishing masih marak terjadi di Kabupaten Banggai Laut. Wilayah laut yang mencapai 96 persen dan pengawasan yang lemah membuat pelaku illegal fishing bebas menghancurkan biota laut.

Mantan Kepala Desa Sonit, Kecamatan Bokan Kepulauan, Ardianto Agusalim, mengungkapkan, pelaku illegal fishing sebenarnya bukan hanya warga lokal. Namun, ada juga nelayan dari luar Kabupaten Banggai Laut.

“Ada dari Sulawesi Tenggara dan Taliabu,” kata dia, Rabu (28/8/2019).

Selain itu, menurut Anggota DPRD Banggai Laut terpilih ini, saat masih menjabat kepala desa, pihaknya pernah meminta kepada Pol Airud untuk mengawasi perairan di wilayahnya. Namun, hingga saat ini tidak juga dilakukan.

“Sudah tiga tahun tapi tidak terealisasi (pengawasan Pol Airut),” ujar dia.

Selain itu, dia mengungkapkan, saat ini pupuk yang seharusnya digunakan untuk tanaman, malah tersimpan di rumah-rumah nelayan. Pupuk tersebut digunakan untuk merakit bom ikan. “Sekarang sudah gunakan pupuk cantik itu harganya Rp 400 ribu,” ujar dia.

Sejumlah kalangan menyesalkan aksi pengeboman ini lantaran merugikan nelayan tradisional. Pengawasan aparat keamanan seperti Pol Airud dianggap tidak maksimal.

Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pun abai terhadap pengawasan di sektor kelautan.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Laut, kondisi terumbu karang di daerah ini hanya 6 persen dalam kondisi baik, 23 persen kurang baik, sisanya mengalami kerusakan parah. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan kondisi terumbu karang yang hancur.

Sebelumnya, Penjabat Sekda Banggai Laut, Idhamsyah, mengatakan, sebelum berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat kelompok pengawas yang dibiayai APBD kabupaten/kota.

Namun, kini hal itu tidak dapat lagi dilakukan. “Di kabupaten tidak ada lagi, sudah menjadi kewenangan provinsi, membiayai pun sudah tidak bisa,” ujar dia dalam diskusi bertajuk pengaruh illegal fishing terhadap kebijakan pembangunan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pengalihan kewenangan juga menyulitkan pelaku usaha di sektor perikanan. Merujuk data Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Laut, terdapat sekitar 80 pengusaha perikanan yang harus mengurus izin ke Pemprov Sulteng. “Bayangkan harus ke sana, belum lagi biaya,” katanya. (ali)

error: Content is protected !!