Sab. Apr 4th, 2020

Soal Realisasi PAD, Bapenda Banggai Terkesan Tertutup

TERKESAN TERTUTUP: Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai, Senin (14/10). Bapenda terkesan tertutup terkait informasi realisasi PAD. [Foto: Andi Ardin/Harian Luwuk Post]

SultimNews.id, LUWUK-Keterbukaan informasi publik menjadi wujud tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini harus menjadi perhatian, sehingga masyarakat mengetahui kerja-kerja yang telah dilakukan oleh setia organisasi perangkat daerah.

Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan hak setiap orang atas informasi publik, seperti tertuang pada UUD Tahun 1945 pasal 28F. Mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah juga merupakan salah satu hak yang didapatkan rakyat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, sekaligus cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Terkait hal itu, beberapa organisasi perangkat daerah di Kabupaten Banggai perlu memperhatikan aspek keterbukaan informasi yang merupakan hak setia masyarakat Indonesia, khsusnya di Kabupaten Banggai. Salah satunya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Instansi yang mengurusi retribusi dan pajak daerah ini terkesan tertutup soal realisasi pendapat asli daerah (PAD).

Senin (14/10), Harian Luwuk Post mencoba mencari data terkait realisasi PAD sepanjang tahun 2019. Namun, data tersebut tak dapat diberikan lantaran Kepala Bapenda tak berada di tempat. “Tidak bisa. Saya ada bos. Jadi harus disetujui bos (Kepala Bapenda),” ujar salah seorang pegawai yang membidangi realisasi PAD, saat ditemui Harian Luwuk Post, kemarin.

Wartawan mencoba mencari sumber lain yang bisa memberi akses informasi terkait realisasi PAD yang diterima pemerintah daerah sejak Januari hingga Oktober 2019 ini. Sayangnya, tak ada satupun yang berani memberikan data. “Realisasinya itu ada di sekretariat,” ujar pegawai lainnya di Bidang Pajak.

Hingga berita ini diterbitkan, tak ada sepenggal informasi terkait data PAD yang diterima wartawan Harian Luwuk Post.

Tertutupnya Bapenda dalam memberikan data realisasi PAD, ditanggapi Civitas Akademika Universitas Tompotika (Untika) Luwuk, Andi Arfan.

“Keterbukaan akses informasi adalah bagian dari tanggung jawab dan sekaligus akuntabilitas pemerintah daerah. Ini juga merupakan pondasi tata kelola yang baik. Hal seperti ini memang merupakan sesuatu yang berhak untuk diperoleh oleh masyarakat mengenai pemerintahan baik,” ujarnya.

Mahasiswa Fakultas Hukum ini menyayangkan sikap pegawai Bappeda yang seakan tertutup dengan data realisasi PAD, yang sebenarnya harus diketahui masyarakat luas. “Transparansi informasi publik merupakan amanat baik Undang-Undang Dasar. Jadi, tidak seharusnya OPD menyembunyikan data yang harus diketahui publik. Apalagi kepada jurnalis,” terangnya.

Menurutnya, hal itu menjadi penilaian masyarakat Kabupaten Banggai. Jika data tersebut tidak diberikan ke seorang jurnalis, bagaimana dengan masyarakat biasa.

“Kan begitu logikanya. Padahal itu hak masyarakat. Lagian, apa susahnya. Toh bukan persoalan besar jika data itu diekspos sehingga kinerja kinerja Bapenda dalam menarik pajak dan retribusi bisa terukur dan terpantau,” pungkasnya.

Olehnya sambung dia, keterbukaan informasi merupakan salah satu unsur yang paling penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Kita berharap persoalan ini tidak terjadi lagi di instansi-instansi lain di daerah. Keterbukaan informasi sangat dibutuhkan agar masyarakat ikut mengawasi kinerja pemerintah daerah secara umum,” imbuhnya. (and)

error: Content is protected !!