Sab. Apr 4th, 2020

Kebocoran Pajak Daerah Tembus Rp6 Miliar

Ilustrasi. FOTO/NET

SultimNews.id, LUWUK— Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Fuad Muid meyakini kerugian keuangan daerah akibat dari dugaan kebocoran pendatan asli daerah (PAD) masih akan bertambah. Dari yang sebelumnya sebagaimana hasil rapat evaluasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai hanya Rp 4,8 miliar, memungkinkan tembus pada angka Rp 6 miliar lebih.

“Iya, dugaan kebocoran PAD bisa bertambah sampai dengan Rp 6 miliar. Karena tak hanya dari sisi pendapatan pajak. Tapi kebocoran bisa juga terungkap dari pendapatan retribusi. Setiap tahun anggaran, Bapenda tidak pernah capai target,” kata Fuad yang ditemui, Jumat pekan lalu.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Banggai ini mengapresiasi Bupati Banggai Herwin Yatim. Sebab dugaan kebocoran PAD ini langsung disikapi dengan memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus (Pensus).

“Patut diberi acungan jempol buat pak Bupati,” kata Fuad Muid.

Begitu pula dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai, yang sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprinlid). “Saya juga salut buat pak Kajari,” tambah Fuad.

Mantan Panglima Winstar (Herwin-Mustar) di pilkada Banggai 2015 ini menegaskan, kasus Bapenda harus menjadi pembelajaran bagi semua organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemda Banggai, utamanya pengelola PAD. Tidak bisa dipungkiri kata Fuad, baik bupati maupun wakil bupati, telah berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun masih ada juga oknum ASN yang mencari keuntungan dibalik jabatan atau amanah yang diberikan.

Fuad mengaku, belum akan berpuas diri dengan terkuaknya kasus dugaan korupsi di Bapenda. Sebagai komisi pemburu PAD, pihaknya akan semakin intens dalam mengawal OPD sebagai pengelola PAD. Dia juga berharap, dengan langkah Kejari Banggai melakukan penyelidikkan terhadap kasus Bapenda, maka akan ada efek jerah bagi ASN koruptor. Bagi Fuad, oknum ASN yang doyan menilep uang rakyat jika tidak bisa dibina, maka dibinasakan.

“Itu sudah menjadi prinsip saya buat ASN koruptor. Tidak bisa dibina, dibinasakan saja,” tegas Fuad.

Keyakinan Fuad bahwa dugaan kebocoran PAD di Bapenda masih akan bertambah juga diyakini mantan ASN di instansi itu. Menurut sumber yang meminta identitasnya tak sebut ini, hasil rapat evaluasi di kantor DPRD Banggai, yang terkuak baru sebatas pendapatan pajak. Belum termasuk item retribusi. “Pasti akan terungkap setelah Kejari Banggai melakukan penyelidikkan,” ucap sumber.

Sumber juga membenarkan bahwa upaya memperkaya diri oknum ASN ini sudah terjadi sejak tahun 2016. Dengan modus menjemput bola. “Mereka menagih kepada para obyek pajak. Diantaranya perusahaan. Setelah tertagih, mereka tidak menyetor penuh di kantor. Caranya, dibuatkan kwitansi pembayaran ganda,” kata sumber.

Lemahnya pengawasan di internal Bapenda juga menjadi penyebab. Akibatnya, kasus ini sudah berjalan hampir empat tahun. Nanti di tahun 2019 ini, pasca pergantian pucuk pimpinan OPD, barulah terungkap. Mengapa kebocoran PAD lebih besar dibidang pajak daerah? Juga dijawab sumber.

“Pajak daerah tidak ada uji petik. Dengan demikian tidak ada kontrol. Parahnya lagi, biaya perjalanan dinas lebih besar, dibanding pendapatan,” jelas sumber.

Begitu pula dengan status petugas pemungut tidak jelas. Sehingga gaji mereka tidak tercover. Dan ini berpeluang pajak dan retribusi ditilep oleh petugas pemungut, lantaran tidak ada kejelasan status tadi. Terkait berapa jumlah oknum ASN di Bapenda yang terlibat dengan kebocoran PAD ini, sumber kembali berujar, cukup banyak yang bisa terlibat. Tapi pelaku utamanya hanya berkisar sampai dengan lima orang.

“Cukup bervariasi nominal yang diperoleh mereka. Mulai dari miliaran rupiah, ratusan juta hingga jutaan. Tak hanya ASN. Tapi Phl juga menuai keuntungan,” ucap sumber.

Dia mengaku siap menjadi saksi, ketika Kejari Banggai mengundangnya untuk membantu penyelidikkan kasus ini. “Saya siap memberi keterangan sebagai saksi,” kata sumber.

Baru sebulan lebih memimpin Komisi 3 DPRD Banggai, Fuad Muid menorehkan prestasi dengan mengungkap dugaan kebocoran PAD di Bapenda. Apresiasi pun mengalir dari internal Komisi 3 buat mantan pejabat birokrasi di Pemda Bangkep ini. “Atas nama temanteman di Komisi 3, kami apresiasi terhadap kerjakerja pak Fuad Muid,” kata anggota Komisi 3 DPRD Banggai, Irwanto Kulap.

Pujian itu bukan tak beralasan. Sebab selama sudah tiga kali pergantian di komisi itu, nanti kali ini mampu membuka kasus dugaan kerugian daerah. “Saya sudah lewati tiga Ketua Komisi 3, mulai dari Sukri Djalumang dan Saripudin Tjatjo. Nanti di era Fuad Muid baru dapat membongkar kasus ini,” kata Irwanto.

“Saya dan teman-teman di Komisi 3 bangga terhadap pak Fuad. Insyallah kedepan oknum ASN yang bermain-main dengan PAD, akan kami sikat. Sehingga pemerintahan yang bersih dapat dilaksanakan dengan baik,” ucap Irwanto. (yan)

error: Content is protected !!