Sel. Apr 7th, 2020

Kepala UPT Samsat Luwuk Bantah ada Kebocoran

BERI PENJELASAN: Perwakilan UPT Samsat Luwuk, Mery Monggesang saat memberi penjelasan dihadapan Komisi 3 DPRD Banggai, terkait dugaan kebocoran pendapatan pada instansi vertikal itu di kantor dewan, Kamis (21/11). (FOTO SOFYAN LABOLO/LUWUK POST)

SultimNews.id, LUWUK— Kepala UPT Samsat Luwuk, Nurhayati Laterei membantah adanya kebocoran PAD di instansi vertikal yang dipimpinnya. Meski menampik kebocoran sebagaimana terungkap dalam rapat koordinasi bersama Komisi 3 DPRD Banggai, namun Nurhayati mengaku telah memberi sanksi administrasi kepada oknum pegawainya.

Kepada wartawan Luwuk Post, Jumat (22/11) kemarin, Nurhayati menjelaskan, tudingan kebocoran sangat tidak beralasan. Sebab semua jenis pendapatan yang masuk telah dilaporkan ke kas negara.

“Dikatakan bocor, apabila masuk ke kas negara dan sudah dicetak STNK nya, namun tidak dibayarkan. Jadi uang itu belum masuk ke kas negara. Sehingga oknum Samsat yang melakukannya, maka dia lah yang bertanggungjawab,” kata Nurhayati.

Terkait dengan ulah oknum Samsat ‘nakal’, Nurhayati juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mengambil langkah tegas. “Jadi kami sudah lakukan langkah-langkah sanksi administrasi,” ucap dia.

Yang pasti tekan dia, di UPT Samsat Luwuk tidak ada masalah. Kalaupun terjadi, maka itu ulah oknum dan bukan institusi. “Tidak ada masalah kitorang. Itu oknum yang melakukan dan bukan kitorang,” ucap dia.

Anggota Komisi 3 DPRD Banggai, Irwanto Kulap mengatakan, dugaan terjadinya kebocoran bukan tanpa alasan. Pasalnya, disaat masyarakat membayar ke loket untuk perpanjangan ataupun pembuatan baru STNK, tentu mengantongi bukti pembayaran.

Apabila ada oknum di Samsat tidak menyetor ke kas daerah Provinsi Sulteng, maka pembagian jatah bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) ke Kabupaten Banggai jumlahnya menjadi kecil. “Disini letak kebocoran yang dilakukan oknum pegawai Samsat,” ucap Irwanto.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Banggai inipiun berharap kedepan adanya perbaikan managemen dan administrasi di Samsat Luwuk. Terhadap pegawai yang bertugas di loket, saran Irwanto harus yang memiliki integritas dan punya tanggungjawab. Dengan demikian masyarakat tidak dirugikan setelah membayar kewajibannya.

“Perlu ada kontroling yang ekstra dari pimpinan UPT Samsat. Sehingga tidak ada lagi petugas loket yang nakal,” ucap Irwanto.

 

DUGAAN KEBOCORAN

Sebelumnya, Komisi 3 DPRD Banggai telah menggelar rapat koordinasi dengan UPT Samsat Luwuk, Kamis (21/11) di kantor dewan.

Pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi 3 yang juga Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Banggai, Fuad Muid, Irwanto menduga ada kebocoran dalam pengelolaan anggaran pada instansi vertikal ini. Pasalnya, ada warga yang mengeluh bahwa telah melakukan perpanjangan STNK sejak tanggal 1 Januari 2019. Tapi hingga di penghujung November ini belum diterbitkan STNK. Padahal anggaran Rp7 juta untuk perpanjangan dua STNK itu telah dibayarkan.

“Sudah dibayar tapi belum keluar STNK. Itu artinya uangnya belum masuk. Sehingga dugaan adanya kebocoran sangat kuat,” kata Irwanto.

Hal ini baru terjadi pada satu orang. Bagaimana ketika persoalan yang sama dirasakan banyak orang. Tentu dugaan kebocorannya makin besar. “Mestinya target bea balik nama sebesar Rp32 miliar dapat terealisasi. Karena terjadi kebocoran, sehingga capaiannya baru Rp28 miliar atau 89 persen,” kata Irwanto.

Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Helton Abd. Hamid juga mempersoalkan terkait pengurusan STNK. Ada warganya yang mengeluh sudah sekitar 10 bulan lalu mengurus STNK. Tapi hingga kini belum dikeluarkan Samsat. “Samsat harus bertanggung jawab. Meski pelakunya oknum di dalamnya,” ucap Helton yang juga politikus Partai NasDem.

Perwakilan Samsat, Mery Monggesang mengatakan, untuk proses perpanjangan STNK tidak lebih dari 20 menit. Saran dia saat mengurus harus di loket yang disiapkan Samsat. “Budaya antrian masih belum tertanam. Kadang ada warga yang lewat belakang. Kalau lewat loket, pasti keluar nomor,” kata Mery. (yan/gom)

error: Content is protected !!