Sab. Apr 4th, 2020

Rencana Pembangunan RSUD di Desa Kamumu, Pemda Banggai Berhutang Rp255 Miliar

PELOTOTIN RAPBD 2020: Anggota DPRD Banggai, Suparno mempelototin dokumen RAPBD tahun anggaran 2020, yang dibahas bersama TAPD dan badan anggaran DPRD Banggai, pada Rabu (27/11) kemarin. (FOTO SOFYAN LABOLO/LUWUK POST)

SultimNews.id, LUWUK— Rencana pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di desa Kamumu Kecamatan Luwuk Utara, Pemda Banggai harus merogoh kocek Rp255 miliar. Anggaran itu bukan bersumber dari APBD. Tapi bentuk pinjaman Pemda kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Pinjaman dari BUMN milik Kementian Keuangan itu tertuang dalam rancangan APBD 2020, yang pada Rabu (27/11) kemarin dibahas tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran (Banggar) DPRD Banggai.

Kebijakan itu tak luput dari tanggapan kalangan dewan. Anggota Komisi 3 DPRD Banggai, Irwanto Kulap meminta kepada Pemda untuk melakukan kajian secara mendalam tentang pinjaman daerah tersebut. “Pinjaman tentu berkonsekwensi pada kewajiban daerah,” kata Irwanto.

Anggota TPAD yang juga Kepala BPKAD Kabupaten Banggai, Marsidin Ribangka menjelaskan, dana sebesar Rp255 miliar itu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan RSUD, yang rencananya dibangun di desa Kamumu Kecamatan Luwuk Utara.

“Rumah sakitnya tipe B. Selain di alokasikan untuk pembangunnya juga lengkap dengan alat-alat kesehatan di dalamnya,” ucap Marsidin.

Untuk pengembaliannya lanjut Marsidin, selama kurun waktu lima tahun, Pemda mengembalikannya. “Bunganya Rp8 miliar per tahun. Belum termasuk pokok pinjaman,” terang Kepala BPKAD Banggai.

Tak hanya Irwanto yang meminta Pemda mencermati kembali tentang pinjaman daerah yang cukup besar itu. Anggota dewan lainnya juga menyarankan serupa.

“Saya kira perlu pencermatan kembali. Terutama soal tahapan, prosedur, mekanisme, dan sejumlah persyaratan lain. Apakah sudah dipenuhi atau belum,” kata Sukri.

“Harus hati-hati kita menyepakati. Pinjamannya besar sekali. Kalau bisa saya tawarkan nanti tahun 2021 saja kita lakukan pinjaman, kita lengkapi dulu semua syarat dan prosedurnya,” tambah politisi Partai NasDem ini.

Kepala Bappeda Banggai, Ramli Tongko mengaku, pinjaman daerah sebesar Rp255 miliar tersebut, tidak masuk dalam KUA PPAS 2020. Alasannya, KUA PPAS 2020 lebih awal disepakati. Dan setelah itu PT. SMI mempersentasekannya. (yan)

error: Content is protected !!