Ming. Jul 5th, 2020

76 Perusahaan di Banggai Nunggak Pajak Minerba Rp10 Miliar

Ilustrasi. FOTO/NET

SultimNews.id, LUWUK— Puluhan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Banggai, tidak taat pajak. Pajak mineral bukan logam dan batuan (minerba) yang belum disetor ke daerah mencapai Rp10 miliar lebih. Memiriskan, tunggakan atas kewajiban perusahaan kepada Pemda Banggai itu sudah terjadi sejak tahun 2014.

Fakta ini terungkap pada rapat kerja DPRD Banggai bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dengan menghadirkan perwakilan dari perusahaan penunggak pajak, di kantor dewan, Rabu (31/7/2019). Rapat itu dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo.

Berdasarkan daftar piutang pajak minerba dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai, daftar tunggakan dibagi dua tahap. Tahap I sebanyak 34 perusahaan, dengan total tunggakan sebesar Rp5,9 miliar lebih. Untuk tahap II 42 perusahaan, dengan besaran tunggakan Rp5 miliar lebih.

“Total tunggakan pajak minerba Rp10 miliar lebih. Dana sebesar itu bisa dibangunkan jalan serta dapat melahirkan Perda,” kata anggota Komisi 3 DPRD Banggai, Irwanto Kulap.

Sebenarnya kata Irwanto, Pemda sangat proaktif dalam menyikapi banyaknya perusahaan yang menunggak pajak minerba. Apalagi tunggakannya sudah ada sejak tahun 2014 lalu.

Mestinya saran Sekretaris Fraksi Partai Golkar Banggai ini, sudah ada langkah penindakan yang diambil Pemda. “Upaya pencegahan sudah. Kini sudah saatnya langkah penindakan. Minta komisi pemberantasan korupsi (KPK) menindaki para penunggak pajak minerba,” kata Irwanto.

Dengan adanya penindakan, terlebih lagi dilakukan oleh KPK, Irwanto yakin selain anggaran Pemda terselamatkan juga memberi efek jera bagi perusahaan nakal. Bahkan dengan proaktifnya lembaga antirasua, maka akan diketahui mana pihak yang salah dan benar. “Saya minta KPK turun. Dengan status penindakan,” ucap Irwanto.

Daerah ini sedang kolaps. Retribusi tidak terealisasi sesuai target. PAD tidak tercapai. Dana bagi hasil (DBH) belum masuk. Praktis banyak proyek tidak jalan. Setidaknya lanjut Irwanto, dengan masuknya pajak Minerba, maka sedikit menjawab problem anggaran di daerah ini.

Kepada Bapenda Kabupaten Banggai saran Wakil Ketua Bapemperda DPRD Banggai ini, sebagai leading sektornya, harus memiliki keberanian untuk mengundang perusahaan penunggak pajak. “Jangan takut. Panggil mereka untuk menyelesaikan kewajiban. DPRD tetap memberi suport,” ucap Irwanto.

Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banggai, Ibrahim Darise menambahkan, Pemda tidak akan berani mematok tarif pajak minerba diluar aturan. Tapi ketika Bapenda memasang tarif yang tidak sesuai regulasi, maka pihak perusahaan patut mempertanyakan. Bahkan tidak menutup ruang untuk dibawah ke ranah hukum. Dengan tuduhan pungutan luar atau pungli.

Pada rapat itu, tak hanya Pemda yang memberikan pendapat. Tapi sejumlah perwakilan perusahaan juga diberi kesempatan bicara. Pada intinya mereka berjanji akan melunasi tunggakan itu. “Kami komitmen. Tetap akan dilunasi secara bertahap,” janji perwakilan dari PT. Victory dihadapan para anggota DPRD. (yan)