Kam. Jun 4th, 2020

Enam Kasus OTT Berakhir di Pengadilan, Longki: Pungli Lebih Dahsyat dari Korupsi

Gubernur menerima laporan tindak pidana pungli, pada rakor UPP di Palu, Rabu (4/12).

SultimNews.id, PALU– Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini telah melaksanakan sosialisasi sebanyak 790 kali. Namun dibalik upaya prefentif itu ternyata banyak juga oknum pejabat yang tertangkap basah melakukan pungli.

Penindakan dalam bentuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejak tahun 2017 hingga 2019 telah dilaksanakan sebanyak 28 kali dengan jumlah tersangka 69 orang. Diantaranya dari perkara tersebut, sebanyak enam kasus yang dinyatakan lengkap (P21) dan telah divonis pengadilan, tiga kasus diberhentikan (SP3) dan 16 kasus diberikan pembinaan serta tiga kasus diproses internal kelembagaan.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyebut, fenomena pungli saat ini lebih dahsyat dan cakupannya jauh lebih luas dari pada korupsi.

“Dan bila dikaji, pungli dalam perspektif pidana korupsi di manapun, ini termasuk dalam kategori kejahatan jabatan yang dijabarkan bahwa, pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang, untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sehingga hal tersebut bertentangan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Longki ketika membuka Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 bertempat di Hotel BW Palu, Rabu (4/12).

Gubernur menyampaikan, pelaksanaan kegiatan Saber pungli khususnya di Sulawesi Tengah, pemerintah daerah telah berkomitmen dan menyambut baik program pemerintah, hal tersebut dibuktikan dengan teralokasinya anggaran dalam APBD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai wujud komitmen dan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700/4277/SJ tentang pembentukan dan penganggaran unit Satgas pemberantasan pungli tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah juga telah membentuk UPP tingkat kabupaten/kota sekaligus setelah dilakukan pengukuhan oleh masing-masing bupati dan walikota, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa UPP kabupaten yang belum terdukung anggaran sehingga kegiatan UPP kabupaten tersebut tidak berjalan optimal.

“Untuk itu kegiatan rapat koordinasi, analisa dan evaluasi yang kita laksanakan pada hari ini sangatlah penting karena bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah dicapai serta mengevaluasi kendala dan hambatan yang dialami sehingga ke depan kegiatan upaya pemberantasan pungli dapat kita amalkan dengan meningkatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mewujudkan Sulteng bebas dan bersih dari pungli untuk menuju pemerintahan yang good governance,” sebut gubernur. (bas)