Jum. Feb 21st, 2020

Januari 2020, PNS Bakal Libur Jumat sampai Minggu

ILUSTRASI

SultimNews.id, JAKARTA— PNS di tujuh instansi pusat akan menikmati tambahan hari libur dari Jumat sampai Minggu.

Rencananya, uji coba ini dimulai Januari 2020 di instansi antara lain BKN, LAN, Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo Martowiyoto yang menjadi ketua PMO (Project Management Office) Penilaian Kinerja mengatakan, PNS diwajibkan bekerja 10 hari atau dua pekan, dengan 80 jam. Ini bisa diubah jadi 9 hari saja tetapi tetap 80 jam kerja sehingga pada Jumatnya bisa libur.

“Rencana penerapan hari libur Jumat ini tidak diberikan atau diberlakukan setiap minggunya. Hanya pada minggu genap dan ganjil saja. Artinya hari Jumat tetap ada yang aktif, karena liburnya kan bergantian,” ungkap Waluyo di Jakarta, Selasa (3/12).

Dengan bergantian libur atau mekanisme job sharing, hal ini dinilai tidak akan mengganggu pelayanan publik. Apalagi, dari sisi jam kerja sebenarnya tidak berubah, yaitu 80 jam kerja setiap dua minggu atau 40 kerja per minggunya.

Saat ini, pemerintah tengah menggodok penilaian kinerja PNS di lingkup pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019.

Dalam penilaian kinerja itu, nantinya ASN akan dikategorikan menjadi tiga peringkat, yaitu peringkat terbaik (exceed expectation) sebesar 20 persen, peringkat menengah sekitar 60-67 persen, dan peringkat terendah (low) sebesar 20 persen.

“Nantinya 20 persen ASN yang mendapat peringkat terbaik akan diberikan berbagai keistimewaan (privilege), salah satunya boleh bekerja dari rumah,” terang Waluyo.

Kendati demikian, Waluyo menegaskan hal itu bukan untuk semua ASN. 20 persen ASN dengan peringkat terbaik pun mesti dilihat kembali bagaimana posisinya di kantor.

Analis kebijakan atau periset bisa, tetapi yang pelayanan langsung atau face to face itu tidak bisa.

“Pelayanan publik masih harus diatur. Jadi jangan sampai salah tafsir (pelayanan publik) ini bekerja di rumah,” tegas Waluyo.

 

TANGGAPAN OMBUDSMAN 

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Laode Ida mengaku belum bisa berkomentar banyak soal rencana penambahan hari libur PNS menjadi Jumat sampai Minggu, secara bergiliran.

Laode mengatakan wacana itu juga sempat disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo yang berkunjung ke Ombudsman pada Rabu (4/12).

“Tadi juga baru dijelaskan dalam pertemuan dengan menpan di kantor Ombudsman. Menteri dan jajarannya datang. Disampaikan, didiskusikan juga itu. Tetapi kan itu belum terjadi, masih merupakan bagian dari wacana,” kata Laode saat dihubungi jpnn.com.

Dalam bayangannya, kebijakan itu mungkin bisa diterapkan hanya untuk bidang kerja tertentu di mana ASN bersangkutan dapat memadatkan jam kerjanya tiap hari sampai diperoleh akumulasi jam kerja dalam satu minggu hanya 4 hari kerja. Asalkan memenuhi kuota 80 jam dalam dua pekan.

Dengan skema seperti begitu, katanya, seorang ASN bisa mendapatkan tambahan hari libur pada Jumat, ditambah hari libur normal Sabtu dan Minggu.
Saat ditanya sejauh mana kebijakan ini bisa dijalankan secara efektif tanpa mengganggu pelayanan publik, Laode meniali hal itu baru bisa diukur ketika wacana itu sudah terimplementasikan atau diuji coba.

“Jadi kami belum bisa bicara banyak, karena ini kan baru merupakan wacana,” tambah mantan Anggota DPD RI ini.

 

DPR BINGUNG

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Junimart Girsang mengaku belum mengetahui alasan munculnya rencana skema jam kerja yang memungkinkan pegawai negeri sipil atau PNS  dapat tambahan libur selain Sabtu dan Minggu, yaitu Jumat.

“Saya tidak tahu alasannya. Apa filosofinya menambah waktu untuk berpikir. Sementara kan yang perlu kerja, kerja, kerja,” kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Dia mengaku belum menanyakan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Tjahjo Kumolo apa filosofi sampai ada rencana hari Jumat itu libur dan sebagainya.

“Mudah-mudahan MenPAN bisa menjawab dan memberikan jawaban konkret ke kami, supaya kami bisa sampaikan kepada masyarakat. Sebab, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat ke saya,”  ujar Junimart.

Politikus PDI Perjuangan itu mencontohkan kemarin sempat ditanya masyarakat di dapilnya terkait persoalan rencana PNS bisa bekerja dari rumah.

“Pak, kok ASN libur, saya bilang bukan libur tetapi bekerja dari rumah. Lo bagaimana caranya pak, saya bilang kan pakai komputer.  (Ditanya lagi) kan sering mati lampu, bagaimana komputer aktif? Saya bilang nanti saya tanya ke MenPAN apa alasan dan dasarnya,” kata dia.

Dia mengatakan sebelum reses nanti, akan ada rapat dengan MenPAN dan RB Tjahjo Kumolo. Nah, di rapat itulah dia akan menanyakan langsung kepada Tjahjo terkait berbagai persoalan ASN. “Saya akan tanyakan soal ASN yang disebutkan libur atau bekerja dari rumah. Ini kan lucu,” ujarnya.

(esy/fat/boy/jpnn)

error: Content is protected !!