Mon. Jun 1st, 2020

Komisariat GMNI FISIP Unismuh Luwuk Menolak Omnibus Law

Amat Solar

SultimNews.id, LUWUK- Polemik kebijakan pemerintah pusat tentang Omnibus Law dan Rencana Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, mendapat penolakan keras dari berbagai elemen di negeri ini. Termasuk di Kabupaten Banggai.
Ketua Komisariat GMNI Carateker FISIP Unismuh Luwuk, Amat Solar menilai RUU tersebut disusun tidak demokratis, pasalnya dalam penyusunannya hanya melibatkan kalangan elit penguasa tanpa diikut sertakannya masyarakat secara umum, padahal RUU tersebut dinilai sangat berdampak pada kepentingan banyak pihak, terutama masyarakat petani dan buruh.

“Kami menilai proses pembuatan kebijakan ini tidak sesuai alurnya, terlalu terburu-buru dalam meringkas berbagai kebijakan menjadi satu payung hukum, tidak transparansi dan tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatanya,” ungkap Amat Solar, belum lama ini.

Pemerintah sambung Dia, berdalih RUU ini akan meningkatkan pertumbuhan investasi, sehingga akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Akan tetapi, GMNI FISIP Unismuh Luwuk menilai narasi itu mengabaikan dampak lain dari peningkatan investasi tersebut.
Terdapat banyak pasal yang akan mempermudah investasi sumberdaya alam secara besar-besaran sehingga akan memunculkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan.

Pemerintah menganggap investasi dengan mudah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi melupakan dampak sosial dan kerusakan lingkungan.

“Kita menyadari selama jalan mempermudah investasi justru melegitimasi para oknum ekonomi untuk memeras rakyat,” ungkap Amat Solar.

Lebih lanjut disebutkan, banyak wewenang pemerintah daerah yang diambil oleh pemerintah pusat akan merusak demokrasi dan menumbuhkah rezim yang otoriter.

Pemerintah pusat memiliki wewenang penuh untuk memberikan izin usaha kepada para pemodal yang biasanya akan merampas tanah rakyat kecil. Hal itu kata amat solar akan membuat masyarakat akan semakin dirugikan.

“Kebijakan ini akan semakin memiskinkan petani dan buruh. Terlebih lagi di saat ini banyak sekali izin ekstraksi sumberdaya yang tumpang tindih dan bermasalah di perizinan. Hal ini akan mempermudah pemodal mengambil tanah petani,” tegas dia. (leb)