Mon. May 25th, 2020

Lanjutan Dugaan Pelanggaran Petahana, KPU Banggai Menunggu PKPU Baru

Komisi Pemilihan Umum. Foto/Net

SULTIMNEWS.ID, BANGGAI— KPU Kabupaten Banggai belum bisa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan petahana. Lembaga penyelenggara teknis pemilu ini masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang tahapan pilkada yang baru.

“Kami masih menunggu terbitnya PKPU tentang tahapan pilkada, khususnya terkait pendaftaran/penetapan paslon untuk tindak lanjut rekom Bawaslu,” kata Ketua KPU Kabupaten Banggai, Zaidul Bahri Mokoagow, yang dikonfirmasi Harian Luwuk Post (INN Group), Kamis (7/5/2020).

Apakah KPU tidak mengacu pada PKPU yang ada saat ini? Pertanyaan itu dijelaskan Zaidul. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu nomor 2/2020 tentang penundaan pilkada, tentu saja kata Zaidul akan terbit juga PKPU tahapan.

“Nanti kita lihat apakah tahapan pendaftaran/penetapan paslon mengacu pada PKPU tahapan saat ini atau yang baru,” jawab mantan Ketua Panwaslu di pilkada Banggai 2011 ini.

REKOMENDASI BAWASLU

Diberitakan sebelumnya, penanganan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tentang Pilkada yang dilakukan petahana dengan melantik pejabat eselon IIIa dilingkup Pemda Banggai telah selesai. Hanya saja antara Bawaslu Kabupaten Banggai dan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak tercapai kesepahaman. Hal itu terungkap dalam keterangan pers di kantor Bawaslu Kabupaten Banggai, Rabu (6/5/2020).

Selain empat komisioner Bawaslu Banggai, minus Nurjanah Ahmad, kegiatan itu juga dihadiri koordinator Gakkumdu perwakilan Polres dan Kejari Banggai.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai, Bece Abd. Junaid mengatakan, pihaknya telah melakukan penelusuran untuk melakukan pengumpulan sejumlah bukti terkait. Dengan telah dikantonginya bukti, sehingga dugaan pelanggaran tersebut ditingkatkan menjadi temuan.

Bawaslu bersama tim Kepolisan dan Kejaksaan yang masuk dalam Sentra Gakkumdu selanjutnya melakukan proses penindakan, berupa klarifikasi dan pemeriksaan terhadap para saksi dan bukti sekaligus dimintai keterangan ahli.

Untuk penanganan pelanggaran pidana pemilihan umum, Sentra Gakkumdu dalam pembahasan II berkesimpulan kasus pidana pemilihan dihentikan. Baik Kepolisian dan Kejaksaan berpendapat

bahwa tidak dapat ditingkatkan kasus ini ke penyidikan. Sebab tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.

Bawaslu lanjut Bece, berpendapat beda. Kasus tersebut terpenuhi unsur pidana pemilihan, sehingga mengusulkan diteruskan ke tingkat penyidikan.

“Karena tidak tercapai kesepahaman di dalam Gakumdu, sehingga tidak ada kebulatan pendapat menjadikan kasus penggantian pejabat di Pemda Banggai urung ditindaklanjuti ke penyidikan hingga pengadilan. Status penanganan dihentikan dalam pembahasan II Sentra Gakkumdu Banggai,” kata Bece dalam keterangan persnya.

Namun sambung dia, potensi pelanggaran sesuai ketentuan UU pilkada tidak selesai diketentuan pidana pemilu saja. Karena masih ada potensi pelanggaran administrasi, yang dapat berakibat pada pembatalan sebagai calon kepala daerah.

“Di pasal 71 ayat 5 UU pilkada gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaiamana dimaksud ayat 2 dan ayat 3, petahana dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon,” kata Bece. (yan)