Kam. Jun 4th, 2020

Mahasiswa Nilai PHK Sepihak PT ANI Langgar Aturan

Ilustrasi PHK/Net

SULTIMNEWS.ID, BANGGAI— Ketua Ikatan Mahasiswa Kecamatan Bunta Nuhon Simpang Raya (IMKBNS) Kabupaten Banggai, Abd Rahman Panigoro menilai, pemutusan hak kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh PT Aneka Nusantara Internasional (ANI) menabrak aturan.

Pasalnya, PHK tersebut dinilai tidak sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketanagakerjaan. “Saya sudah komunikasi dengan dua karyawan yang di-PHK oleh PT ANI. PHK itu tidak sesuai regulasi yang ada,” tandas Maman—sapaan akrabnya.

Apapun alasan pihak perusahaan lanjut dia, PHK harusnya sesuai prosedur yang tertuang dalam UU, yakni cara penyelesaiannya melalui perundingan bipatrit.

Baca Juga:

Dua Karyawan PT ANI Di-PHK Sepihak

“Jika ini itu menghasilkan solusi, ada dinas tenaga kerja melalui mekaisme tripatrit. Minta bantuan ke mereka, entah dengan cara penyelesaian dengan mediasi. Bukan main PHK begitu saja, apalagi tidak adanya SP 1, SP 2 yang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan,” kata mahasiswa Untika Luwuk ini.

Selain itu, dia meminta keseriusan Pemda Banggai. Sebab bukan hanya soal PHK saja, tetapi beberapa persoalan lain seperti bebasnya keluar-masuk kapal perusahaan tambang nikel yang datang dari daerah zona merah.

“Ketidak hadiran pemerintah akan semakin menjadi problem yang akan berdampak pada masyrakat sendiri. Seharusnya masyarakat dilindungi dengan baik, jangan lepas dari kewajiban pemerintah untuk melindungi. Terutama soal PHK sepihak tersebut,” kata Maman. (awi)