Kam. Jun 4th, 2020

Ribuan Tabung Gas Elpiji Ilegal Diamankan

Siaran pers tabung gas elpiji ilegal yang diamankan Polda Sulteng, Kamis (1/5/2019). (Foto: Humas Polda For SultimNews.id)

SultimNews.id, PALU— Sebanyak 3.547 tabung gas elpiji 3 kilogram diamankan personil Subdit I Indag Ditreskrimum Polda Sulteng, Selasa (14/5/2019).

Ini dilakukan berdasakan laporan polisi nomor LP-A/142/V/2019/ SULTENG/ SPKT dan Surat PerintahPenyidikan nomor: Sp.Sidik/45/V/2019/ Ditreskrimsus, tanggal 14 Mei 2019.

Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto, menyatakan, penangkapan ini berawal dari adanya pasar murah yang dilaksanakan oleh Disperindag Kota Palu pada Sabtu (11/5/2019) lalu.

Saat itu, petugas kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus mendapatkan informasi dari pihak Sales LPG Pertamina Palu, bahwa telah ditemukan beredarnya tabung gas elpiji 3 kilogram yang tidak sesuai dengan standar nasional atau SNI.

Setelah menerima informasi tersebut, sekitar pukul 13.00 Wita, anggota melakukan pengecekan terhadap tempat usaha miik seorang warga berinisial IM alias IB, di jalan Trans Sulawesi RE. Martadinata Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

“DI tempat itu, kami menemukan sebanyak 3.547 tabung gas LPG 3 kg warna melon dalam keadaan kosong,” tutur Didik kepada SultimNews.id, Kamis (16/5/2019).

“Selanjutnya petugas melakukan interogasi awal terhadap pemilik tabung gas itu, dan mengamankan barang bukti di Polda Sulteng untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata dia lagi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, IM alias IB mengaku mendapatkan tabung itu dari seorang warga Kota Surabaya, Jawa Timur berinisial RI.

IM membeli seharga Rp128 ribu per tabung lalu dijual kepada masyarakat, pangkalan, agen dan SPBE seharga Rp130 ribu per tabung.

“IM menjalani usaha ini sudah sekitar setahun. Namun tidak memiliki legalitas atau izin usaha perdagangan dan juga tidak memiliki kerjasama (MoU) dengan pihak Pertamina untuk mengedarkan tabung itu,” paparnya.

Masih kata Didik, IM alias IB dijerat dengan Pasal 62 UU 20/2014 tentang Standarisasi dan Kesesuaian. Dan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d UU 08/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dan denda maksimal Rp20 miliar,” pungkas Didik. (awi)