Mon. May 25th, 2020

Semua Moda Transportasi Operasi Lagi

AKTIFITAS BANDARA: Pemerintah akan melonggarkan transportasi di tengah pandemi virus korona mulai hari ini, 7 Mei 2020. Tampak aktifitas Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk sebelum masa pandemi virus korona. [FOTO: HARIS LADICI/LUWUK POST]

SULTIMNEWS.ID, JAKARTA— Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap akan melonggarkan transportasi di tengah pandemi virus korona mulai hari ini, 7 Mei 2020.

Penjabaran ketentuan ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Rencananya Gugus Tugas Covid-19 yang akan mengumumkan. Intinya adalah penjabaran bukan relaksasi. Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut dan bus kembali beroperasi dengan catatan harus pakai protokol kesehatan,” ujar Budi Karya dalam video conference, Rabu (6/5).

Menurut Budi Karya, keputusan ini diambil agar perekonomian nasional tetap berjalan. Salah satunya untuk anggota DPR.

“Jadi rekan DPR boleh kembali ke daerah pemilihan. Tetapi untuk bekerja. Bukan untuk mudik. Kami pun boleh untuk tugas negara. Jika untuk tugas berhak melakukan movement,” paparnya, dilansir CNN Indonesia.

Budi menegaskan rencananya operasi ini akan dimulai besok, 7 Mei 2020. Sedangkan, untuk logistik menurut Budi memang tidak ada larangan.

Tetapi petugas tidak boleh turun, hanya barang yang di perkenankan turun.

Sebagai informasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 dikeluarkan pemerintah beberapa waktu lalu untuk mengatur pengendalian transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian untuk mudik di tengah pandemi virus korona.

Transportasi yang diatur meliputi kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang seperti angkutan umum bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, kapal laut, serta kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor.

Larangan ini berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk di wilayah-wilayah yang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), zona merah penyebaran virus korona, dan di wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB.

Dalam aturan itu, larang mudik untuk sektor darat dan penyebarangan berlaku 24 April sampai 31 Mei 2020, untuk kereta api mulai 24 April sampai 15 Juni 2020, untuk kapal laut mulai 24 April hingga 8 Juni, dan untuk angkutan udara mulai 24 April hingga 1 Juni 2020.

MUDIK DILARANG

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan mudik selama masa pandemi virus korona  (Covid-19) tetap dilarang.

Doni menegaskan hal ini karena saat ini terkesan mudik masih dibolehkan dengan sejumlah syarat atau ada kelonggaran.

“Tidak ada perubahan peraturan tentang mudik, artinya mudik dilarang, titik. Saya tegaskan sekali lagi, mudik dilarang, titik,” kata Doni dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu (6/5).

Doni juga tak menampik ada sebagian masyarakat yang mempertanyakan kembali larangan pemerintah soal mudik.

Hal itu tak lepas dari terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).

Namun Doni memastikan surat edaran tersebut sama sekali tidak melonggarkan aturan larangan mudik. Dia bilang surat edaran tersebut terbit dilatari sejumlah persoalan di daerah terkait distribusi alat kesehatan dan layanan masyarakat yang terkendala.

“Termasuk juga mobilitas tenaga medis yang terbatas, kemudian juga pengiriman spesimen setelah diambil dahak dari masyarakat yang diperiksa dengan metode PCR Swab. Kemudian juga penugasan personel, untuk mendukung gugus tugas daerah yang juga mengalami hambatan karena terbatasnya transportasi,” ujar Doni.

Dia pun berharap penegasannya soal mudik dapat mengurangi keraguan dari masyarakat. Doni kembali menegaskan bahwa pemerintah belum mencabut larangan mudik.

“Bahwa mudik tetap dilarang, yang ada adalah sejumlah kegiatan untuk masyarakat dan pejabat, serta instansi atau pegawai yang berhubungan dengan penanganan percepatan Covid-19,” ujar Doni. (age/agt/ mjo/wis)