Ming. Mar 29th, 2020

Ujian Nasional Ditiadakan, Kacabdis: Kami Masih Menunggu Arahan Pimpinan dan Surat Resminya

Abdurahman Y Rumi

SultimNews.id, LUWUK-Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2020. Keputusan itu diambil Jokowi untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19).

UN 2020 yang ditiadakan adalah UN tingkat SD, SMP, SMA, serta MI, Mts, dan MA. Sementara tingkat SMK sudah selesai pekan lalu.

Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Wilayah V, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulteng, Abdurahman Y Rumi yang dikonfirmasi terkait kabar tersebut menyebutkan, pihaknya masih menunggu arahan pimpinan dan surat resminya.

“Ini hasil koordinasi yang dilakukan dengan Direktur PSMA,” katanya kepada SultimNews.id, Selasa (24/3/2020).

Abdurahman, menyatakan setelah surat resminya terbit maka segera tindaklanjuti dengan surat edaran gubernur Sulawesi Tengah.

Yang jelas saat ini, sambung Dia, para kepala sekolah diimbau agar tenang dan tetap memantau Proses Belajar Mengajar (PBM) di rumah dengan pendekatan masing-masing.

Kemudian, soal PMB di rumah akan berakhir 29 Maret 2020 mendatang yang akan dinformasikan melalui surat edaran.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 menyusul persebaran virus corona (Covid-19).

Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas terkait pelaksanaan UN 2020 hari ini.

“Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan UN Tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan UN dihapus mulai tahun 2021,” kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis, Selasa (24/3).

Fadjroel mengatakan keputusan membatalkan UN 2020 diambil sebagai respons merebaknya wabah virus corona. Pemerintah mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, kata Fadjroel, peniadaan UN juga salah satu penerapan kebijakan social distancing atau yang kini disebut physical distancing untuk mencegah penyebaran virus corona.

“UN ditiadakan untuk tingkat SMA atau setingkat Madrasah Aliyah, SMP atau setingkat Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah,” ujarnya.

Sebelumnya, rencana meniadakan UN 2020 telah disampaikan oleh Komisi X DPR yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana ini dilakukan berkenaan dengan pandemi Covid-19.

Sementara opsi pengganti UN sendiri masih dikaji oleh DPR dan pemerintah. Dari keterangan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. keputusan ini diambil karena covid-19 diprediksi masih akan mewabah di Indonesia hingga April, waktu pelaksanaan UN.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) juga telah mengusulkan kepada pemerintah agar UN tahun ajaran 2019/2020 dibatalkan karena dampak dari wabah virus corona (Covid-19) yang penyebarannya sudah hampir ke seluruh provinsi Indonesia. (say)

error: Content is protected !!